Tangisan Sang Cendrawasih

Kembali terdengar jerit dan tangis anak-anak nun jauh dari ufuk timur sana. Tak nampak mata, namun terdengar pekak ditelinga. Entah tuli atau tidak mau mendengar, mereka para “orang tua” yang seharusnya menghmpiri dan menenangkan tangisan itu, justru tidak bereaksi apapun. Apakah kau mendengar tangisan itu kawan???

Dok. Istimewa

Tangisan itu berasal dari para saudara kita di bumi elok nan jelita. Papua. Sebuah negeri yang kaya, namun justru rakyatnya mengalami derita yang tiada akhir. Entah sampai kapan merekapun tak tahu. Sedangkan para penguasa negri ini justru dengan asyiknya berkongsi, berskandal, dan tertawa, tanpa menghiraukan tangis rakyat yang seharusnya menjadi tanggungannya.

Otonomi khusus yang diberikan, nyatanya masih belum bisa mengangkat kesejahteraan warga bumi cendrawasih ini. Banyak yang mengatakan bahwa otonomi yang dicanangkan tidak sepenuhnya diterapkan. Dalam sebuah diskusi pagi di sebuah stasiun televisi menyabutkan bahwa benar adanya otonomi khusus ini tidak ditarapkan. Dalam diskusi tersebut manghadirkan salah seorang anggota DPR komisi 1 yang juga seorang putra daerah Papua, Pakalis Kossay.

Suatu fakta yang mungkin banyak orang tidak tahu adalah terkait perayaan tiap tanggal 1 Desember. Banyak yang menganggap tanggal 1 Desember sebagai HUT OPM adalah suatu perayaan sistem pemakaran terhadap negara ini. Namun yang tidak diketahui, sebenarnya hal tersebut adalah perayaan atas kemerdekaan negara papua barat. Untuk lebih jelasnya mari kita kembali ke tahun 60an.

Saat itu kekuasaan belanda atas hindia hanya tinggal di wilayah papua barat. Atas dasar desakan negara PBB untuk segera pergi dari bumi hindia, maka Belanda pun secara mau-tak mau harus merelakan Papua untuk lepas dari cengkramannya. Tertanggal 1 Desember 1961, maka berdirilah suatu negara merdeka, papua barat.

Yang menjadi permasalahan, apakah benar, negara papua barat adalah negara boneka(seperti yang kita pelajari dalam pelajaran sejarah) sedangkan para pembuat sejarah, para pejabat saat itu menentukan kebijakan (baca:tritura) tidak sedang di Papua, dan bukan orang Papua yang memang mengerti keinginan rakyat Papua?

Kembali ke jaman pasca reformasi. Seorang guru besar negara ini, yang juga pernah menjabat sebagai presiden (Alm. Gus Dur) yang juga mencetuskan kebijakan otonomi khusus, menjelaskan bahwa sebagai daerah khusus, Papua memiliki kemerdekaan untuk mempunyai lambang-lambang pemersatu lokal seperti bendera, lagu, dan trakat-trakat lokal.

Bendera bintang kejora, saat itu diperkenankan dikibarkan dengan catatan bersanding dengan bendera NKRI dan dengan posisi tidak boleh sejajar atau bahkan melebihi posisi bendera Merah-Putih.

Dok. Istimewa

Bendera bintang kejora adalah bendera/lambang pemersatu rakyat cebdrawasih, dan sebaga simbol identitas lokal. Sebagai pembanding, mari kita tengok Jogjakarta. Kraton sebagai simbol kekuasaan wilayah lokal, dengan memiliki lambang-lambang, serta bendera kuning berlogo sayap dan mahkota raja dengan tulisan jawa ditengahnya. Banyak bendera ini berkibar di lokal jogjakarta, kenapa hal ini tidak bisa berlaku di Papua? Bendera tidak melulu lambang pemakaran bung.

Jika bendera selalu diidentikkan dengan keinginan merdeka(makar) apa pula yang terjadi dengan bendera partai? Berarti banyak golongan yang ingin merdeka?

Sekarang mari kita lihat terkait suatu kelompok yang menamakan diri dengan OPM. Organisasi Papua Merdeka, adalah suatu organisasi yang berinduk di bumi Papua. Landasan pikir organisasi ini adalah bagaimana mereka bisa mengentaskan rakyat Papua dari kondisi yang mengenaskan ini.

Namun dengan adanya kata-kata merdeka, semenjak awal pembentukannya organisasi ini dianggap ekstrimis, pemberontak. Apalagi dilandasi dengan terbentuknya laskar-laskar tentara, dan macam sebagainya, mereka dinyatakan makar. Namun apakah para petinggi negara ini tahu apa landasan filosofi, dasar-dasar pendirian OPM. Lantas diterjunkan militer untuk memberantas organisasi ini.

Nampaknya suatu hal yang mustahil untuk membarantas OPM, karena organisai ini bersifat lokal namun mendarah bagi rakyat Papua. Justru diskusi dengan para petinggi OPM, menentukan kebijakan terbaik, das yang paling jelas adalah melaksanakannya, adalah suatu resolusi terbaik. Sempat organisasi ini “hilang” pada awal pembentukan otonomi khusus.

Saat itu terjadi suasana diskutif, pemerintah mau memfasilitasi keinginan rakyat Papua, sehingga OPM pun berangsur mereda gerakannya. Namun mereka kembali angkat senjata ketika mendapati bahwa pelaksanaan otonomi khusus tersebut tidak berjalan seperti apa yang telah dicanangkan.

Sangat ironi sebenarnya ketika ayam mati kelaparan diatas lumbung padi yang penuh. Sedih ketika melihat saudara kita masih mengalami keterbelakangan padahal tanah yang mereka injak mengandung emas yang melimpah.

Memang perlu suatu kerjasama yang apik antara pusat dengan daerah. Suasana diskutif yang pernah terjadi perlu dikembalikan lagi. Pemerintah pun jangan langsung menggelar oprasi militer di tempat yang sebenarnya hanya membutuhkan suatu perhatian lebih.

Oleh : Alvian (Grx) Mahasiswa BK08